Hukum tindak pidana perbankan di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam dunia perbankan. Sejarah panjang dan perkembangannya yang pesat membuat regulasi ini menjadi semakin kompleks.
Dalam sejarah perbankan di Indonesia, tindak pidana perbankan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur tentang berbagai tindak pidana yang dapat dilakukan dalam dunia perbankan, seperti penipuan, pencucian uang, dan lain sebagainya.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Hukum tindak pidana perbankan di Indonesia harus terus diperbaharui dan diperkuat agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan modus operandi para pelaku kejahatan perbankan.”
Perkembangan tindak pidana perbankan di Indonesia juga semakin terlihat dengan maraknya kasus pencurian data nasabah dan transaksi ilegal melalui internet banking. Hal ini membuat pemerintah dan lembaga terkait harus terus melakukan pembenahan dalam regulasi perbankan.
Menurut Dr. Sigit Pramono, Direktur Eksekutif Asosiasi Perbankan Indonesia (Perbanas), “Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga membawa dampak pada peningkatan risiko kejahatan perbankan. Oleh karena itu, hukum tindak pidana perbankan harus terus diupdate agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi para nasabah.”
Dengan begitu, penting bagi pemerintah, lembaga perbankan, dan masyarakat untuk selalu memperhatikan hukum tindak pidana perbankan di Indonesia. Peran aktif dari semua pihak dalam mencegah dan menangani tindak pidana perbankan sangat diperlukan demi menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.